KORANJURI.com - Di Bali Akan Dibangun Enam Waduk Lagi KORANJURI.com - Di Bali Akan Dibangun Enam Waduk Lagi

HOME | Mimbar | Delik | Rekam Kejadian | Pendidikan | Ekbis | Hiburan | Distrik Wisata | Seni Budaya | Akselerasi | Mail Contact | Foto




1 2 3 4









Di Bali Akan Dibangun Enam Waduk Lagi

26 Maret 2015 | Koranjuri.com




Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono - Foto: Koranjuri.com


KORANJURI.COM -  Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono mengatakan, saat ini di Bali sudah ada lima waduk yang sudah beroperasi. Untuk mencukupi pemenuhan air, kementerian PU dan Perumahan Rakyat akan  membangun enam tampungan air lagi berupa waduk maupun embung.


Yang segera beroperasi Titab. Sekarang Titab sudah selesai dan sekitar Oktober sudah digenangi, jelas Basuki Hadimuljono di kantor Balai Wilayah Sungai Bali Penida, Kamis (26/03/2015).


Jumlah itu diakui masih kurang apalagi kebutuhan air bersih untuk mendukung pariwisata di Bali cukup besar. Secara nasional, jumlah waduk juga masih belum tercukupi atau hanya sebesar 11 persen saja. Tapi Basuki Hadimuljono menegaskan secara bertahap, khususnya di Bali, akan segera dibangun tangkapan-tangkapan air.


Indonesia kan bukan hanya Bali saja. Jadi secara bertahap akan ada enam tampungan air lagi yang akan dibangun, terangnya demikian.


Dirinya juga fokus terhadap abrasi pantai yang ada di Bali. Pekerjaan pengamanan daerah pesisir itu dinilai juga membutuhkan anggaran yang cukup besar. Tapi kalau tidak diatasi berpotensi mengurangi luas daratan yang ada di Bali.


Pantai itu mahal. Untuk menanggulangi abrasi itu anggaran tiap tahun pasti akan bertambah karena ada bangunan pengaman yang perlu dirawat juga ada pembangunan baru, jelas Basuki Hadimuljono.


Terkait dengan pengelolaan sumber daya air yang mengacu pada UU Pengairan, dikatakan saat ini kementerian PU masih melakukan pembahasan untuk menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) atau Paraturan Pemerintah (PP).  Sebelumnya, UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. 


UU tersebut juga dinilai tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga mengakibatkan UU No. 7 tahun 2004 sudah tidak diberlakukan dan kembali ke UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.


Baik-baik saja. April nanti kita akan bahas untuk Permen atau PP. Tapi kita masih punya amunisi baru bahwa air harus dikuasai oleh negara, kata Basuki Hadimuljono.


way